DIASPORASATU.COM-Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Serentak 2024 telah Terlaksana dan prosesnya pun berjalan lancar. Demikian juga dengan Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang baru pertama kali menggelar Pilkada serentak.
Baik pemilihan langsung oleh Masyarakat, maupun proses gugatan di Mahkama Konstitusi yang telah diputuskan tanggal T 4 dan 5 Februari 2025.
Untuk Pilgub Papua Pegunungan, saat ini masih berproses di Persidangan MK RI.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah tokoh masyarakat Papua Pegunungan., menggelar konferensi pers terkait berkaitan dengan Hasil Pilgub Provinsi Papua Pegunungan di Caffe Kopi Nakoonas, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Tokoh masyarakat asal Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Nikodemus Kogoya, mengingatkan MK (Mahkamah Konstitusi) lebih Jeli mengambil putusan atas perkara perselisihan pemilu Pilgub yang tengah berproses di MK.
“Dalam proses demokrasi yang rendah itu Pak Jon kabur dengan pak polisi sudah menang mutlak dukungan demokrasi yang luar biasa di masyarakat diberikan suara penuh gereja 2 tokoh besar timur dan barat jadi satu dan itu memang benar-benar mereka bukan tokoh karbit dan tadi tokoh yang benar-benar memperjuangkan hak masyarakat menyangkut juga pembicaraan Provinsi Papua ini jadi mereka di dalamnya sangat peduli untuk mereka harus cepat segera pulang dilantik dan sekarang yang agak aneh kami dari intelektual melihat bahwa ini ada potensi-potensi yang bisa tercipta dari utusan yang boleh saja karena ada kalau selisihnya cuma 203.000 nah tetapi kedua tokoh ini dalam proses demokrasi Papua yang baru ini mendapatkan informasi dari masyarakat luas jadi 8 Kabupaten dan nomor mutlak ya solusinya juga orang asli Pak Nah sekarang pembuktiannya apalagi kalau demikian kemudian dia terdesu kira-kira Apakah suara itu bisa mendobrak mengeluarkan suara sebelumnya atau hanya sebuah waktu kami berharap dari saya Joko berharap supaya MK jilid ini seperti biasa terjadi konflik horizontal untuk itu lebih baik diputuskan saja bangun apa bangun masyarakat nah ini Seharusnya Jakarta juga jadi ini satu proses demokrasi yang sangat luar biasa terjadi di daerah pegunungan yang sangat beda potensial listrik masyarakat yang dengan demokrasi yang bagus dan hak suaranya kemudian proses ee Kabupaten itu misalnya pembicara jadi jawabannya Jadi udah putus bisa menjadi masalah Lah kenapa kan satu paket kita dapat provinsi ada pembuktian lagi kemudian di daerah Gunung itu masih memakai sistem noken kecuali sudah berubah akhirnya kita menjadi bingung ini kira-kira apa ini ini bisa menciptakan ee bisa mendengar kepada konflik masyarakat diputuskan dan berhasil bersama-sama kami dari tokoh intelektual untuk masyarakat toko adat tapi berharap supaya Jangan sampai salah ambil Eh tindakan yang mengarah kepada pemerintah Jepang juga memutuskan untuk proses belajar demokrasi secara lebih bagus sekali walaupun provinsi baru dan pemilihan umum pertama yang baru tapi jangan sampai ada over 20 yang sengaja menciptakan konflik politik bijaksana mata semua supaya secepatnya dulu.
Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Serentak 2025 Seluruh Indonesia Sudah Terlaksana, Baik Pemilihan Langsung Oleh Masyarakat, Maupun Proses Gugatan Di Mahkama Konstitusi RI ( MK RI ) Yang Telah Diputuskan Tanggal 4 & 5 Februari 2025. Namun, Ada Beberapa Daerah Yang Tersisa & Masih Berproses Lanjut Di Persidangan Termasuk Pilkada Provinsi Papua Pegunungan.
Berkaitan Dengan Itu, Kami, Tokoh2 Papua Pegunungan Akan Menyikapinya & Mengundang Rekan – Rekan Media Televisi Maupun Media Online Untuk Meliput Acara Konferensi Pers Kami Berkaitan Dengan Hasil Pilkada Provinsi Papua Pegunungan.
Acara : Konferensi Pers
Waktu : Jam 10.00 Wib – Selesai.
Hari : Senin 10 Februari 2025.
Tempat : Caffe Kopi Nako Monas.
Jl. Abdul Muis. No. 20
Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir, Jakarta Pusat.
Demikian Undangan Ini & Atas Kesediaan, Kehadiran Rekan2 Pers, Kami Ucapkan Terima Kasih.
Konfirmasi : Nyong Ohoiwutun. Wa ( 0811109964 ).❤️💙💚🩵🧡
