Jakarta, diasporasatu.com – Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak kenaikan muka air laut yang semakin mengancam kawasan pesisir. Dukungan pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, serta penguatan kapasitas masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, dalam Dialog Kebijakan Nasional bertajuk “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif” di Jakarta.
Menurut Idah, ancaman perubahan iklim telah dirasakan langsung oleh masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Gorontalo. Abrasi, gelombang tinggi, longsor, hingga banjir menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami berharap ada dukungan pemerintah pusat karena kemampuan daerah memiliki keterbatasan. Penanganan kawasan pesisir membutuhkan pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan program yang dapat menjaga keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa beberapa wilayah pesisir di Gorontalo telah mengalami kondisi yang mengharuskan pemerintah melakukan relokasi warga dari kawasan yang rawan bencana. Namun demikian, pemerintah daerah memilih memperkuat pendekatan berbasis lingkungan dibandingkan mengandalkan pembangunan infrastruktur berskala besar.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas upaya konservasi mangrove dan rehabilitasi kawasan pesisir. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menggandeng berbagai lembaga, termasuk Burung Indonesia, dalam mengedukasi dan memberdayakan masyarakat untuk menjaga ekosistem pantai.
Menurut Idah, keberhasilan adaptasi terhadap perubahan iklim sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong kesadaran warga pesisir untuk menjaga lingkungan dan melakukan reboisasi sebagai benteng alami menghadapi abrasi serta kenaikan muka air laut.
Selain isu pesisir, Idah juga menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Untuk mengatasinya, Pemprov Gorontalo menjalankan Program ASRI yang dilaksanakan setiap hari Jumat secara bergilir di berbagai wilayah.
“Melalui Program ASRI, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sampah masih menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan bersama karena berkontribusi terhadap terjadinya banjir,” katanya.
Ia mengakui bahwa Gorontalo masih membutuhkan dukungan teknologi dan fasilitas pengolahan sampah yang lebih memadai. Menurutnya, penguatan sistem pengelolaan limbah menjadi bagian penting dari strategi adaptasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kebijakan nasional terkait perubahan iklim semakin berpihak kepada daerah-daerah pesisir yang berada di garis depan menghadapi ancaman kenaikan muka air laut, sehingga ketahanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan.
(Ach)
