DEN HAG,DIASPORASATU.COM-Puluhan Diaspora Indonesia di Belanda menghadiri sosialisasi tentang Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh KBRI Den Haag untuk mendapatkan penjelasan dari peerintah Indonesia.
Para peserta berasal dari berbagai latar belakang, antara lain perwakilan komunitas pengusaha dan profesional.
Hdir juga komunitas etnis yang beragam di Belanda, seperti komunitas masyarakat Minang, Makassar, Maluku, hingga Papua. Sebagian masih berpaspor Indonesia dan sebagian sudah beralih kewarganegaraan Belanda.
Acara ini diselenggarakan KBRI Den Haag bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri dan BNI. Selain untuk menjelaskan tentang kemudahaan memperoleh KMILN serta manfaatnya, sosialisasi juga ditujukan untuk menjaring masukan terkait optimalisasi peran diaspora.
Sosialisasi ini selain memperluas akses dan fasilitasi dalam berbagai layanan publik, serta meningkatkan keterhubungan antardiaspora, KMILN membuka kesempatan luas bagi seluruh diaspora Indonesia di luar negeri untuk menjadi mitra strategis dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Setidaknya terdapat empat peran strategis MILN, yaitu peningkatan kapasitas SDM (brain gain), kontribusi ekonomi, agen sosial budaya, dan kekuatan jejaring global.
“Pada kesempatan ini, kami juga ingin memperoleh aspirasi, masukan, dan harapan dari masyarakat guna menyusun Grand Strategy untuk memperkuat kontribusi diaspora dalam pembangunan nasional,” kata Dubes RI untuk Belanda Mayerfas.
Sosialisasi KIMLN di Belanda ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi diaspora dalam bentuk remitansi, investasi, government bonds untuk mendukung pembangunan nasional.
“KIMLN ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo untuk melibatkan secara aktif potensi Diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional. Tercatat sejak 2017 telah diterbitkan 2.039 KMILN, sementara jumlah Diaspora Indonesia di luar negeri diperkirakan mencapai 8 juta lebih, di mana 4,6 juta di antaranya adalah WNI. Ini artinya masih sangat besar jumlah yang belum mendaftar”, ujar Dirjen IDP Kemlu Siti Nugraha Mauludiah. (idn global).
