Kota Bekasi, Diasporasatu.com — Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan mencopot Ketua DPC Kota Bekasi memicu gelombang penolakan luas di tingkat akar rumput. Kebijakan yang muncul di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono itu bahkan memantik konflik terbuka di wilayah Jawa Barat.
DPP menunjuk Nawal Husni sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan H. Sholihin atau Gus Shol. Namun, keputusan tersebut langsung ditolak oleh Gus Shol yang menilai prosesnya tidak sesuai prosedur organisasi.
“Saya menolak karena tidak ada pemanggilan. Proses ini melanggar aturan partai,” ujar Sholihin, Minggu (12/4/2026).
Ia menegaskan, keputusan pencopotan tersebut tidak memiliki dasar prosedural yang kuat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.
Penolakan Akar Rumput
Gelombang penolakan meluas setelah mayoritas struktur partai di tingkat bawah menyatakan keberatan. Sebanyak 11 dari 12 Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Kota Bekasi menolak pencopotan tersebut.
Hanya PAC Mustikajaya yang tidak bergabung dalam penolakan, sementara lainnya menunjukkan dukungan terhadap kepemimpinan Gus Shol.
“Mayoritas kader menolak karena mereka merasakan pembinaan berjalan baik selama ini,” kata Gus Shol.
Ia menilai, respons kader muncul secara organik tanpa adanya mobilisasi dari pihak tertentu. Gus Shol juga menegaskan dirinya tidak mengejar jabatan, melainkan memperjuangkan kepatuhan terhadap aturan organisasi.
Sorotan Legalitas Keputusan
Selain prosedur, Gus Shol turut menyoroti keabsahan surat keputusan yang menjadi dasar pencopotannya. Ia menyebut dokumen tersebut tidak ditandatangani Sekretaris Jenderal, melainkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal.
“Yang menandatangani Wasekjen, bukan Sekjen. Itu bertentangan dengan aturan partai,” tegasnya.
Menurutnya, kejanggalan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam pengambilan keputusan oleh DPP.
Konflik Meluas di Jawa Barat
Situasi di Kota Bekasi dinilai mencerminkan dinamika yang lebih luas di Jawa Barat, yang merupakan salah satu basis penting partai. Sejumlah DPC di wilayah Pantura hingga Priangan Timur disebut mengalami pola pencopotan serupa dalam waktu berdekatan.
Gus Shol mengungkapkan sedikitnya 20 DPC di Jawa Barat menyatakan keberatan terhadap kebijakan tersebut, bahkan sebagian di antaranya menempuh jalur hukum.
“Hampir semua menolak. Ini soal aturan yang tidak dihormati,” ujarnya.
Ancaman terhadap Konsolidasi Partai
Kebijakan pencopotan ini memunculkan kekhawatiran terkait soliditas internal partai menjelang Pemilu 2029. Pengamat menilai konflik yang berlarut berpotensi melemahkan basis dukungan di tingkat akar rumput.
Selain itu, ketegangan internal dinilai dapat menghambat konsolidasi organisasi di daerah jika tidak segera diselesaikan melalui dialog terbuka.
Kini, publik menanti langkah lanjutan dari PPP untuk meredam konflik yang terus berkembang. Dialog internal dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan kader dan menjaga stabilitas partai di Jawa Barat. (Widi)
