Jakarta, detikmetro.net — Aktivis Rahman Saleh menyampaikan kritik terhadap kondisi penegakan hukum dan arah demokrasi Indonesia dalam sebuah diskusi publik yang membahas dinamika politik nasional serta berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.
Dalam pernyataannya, Rahman Saleh mengaku aktif mengikuti sejumlah isu hukum nasional, termasuk kasus yang berkaitan dengan Jusuf Kalla (JK) serta polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
“Saya sejak tahun lalu mengikuti perkembangan kasus ini bersama teman-teman dari Aliansi Rakyat Menggugat dan KMPRI. Kami bahkan datang langsung ke Solo dan Universitas Gadjah Mada untuk memantau perkembangan persoalannya,” ujarnya.
Rahman juga mengungkapkan bahwa dirinya turut hadir di Kejaksaan saat sejumlah pihak meminta eksekusi terhadap perkara yang disebut telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, lambannya penyelesaian kasus hukum dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
“Kalau persoalan yang melibatkan tokoh besar saja dianggap tidak jelas penyelesaiannya, tentu masyarakat kecil bisa semakin kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum,” katanya.
Selain menyoroti persoalan hukum, Rahman Saleh juga menyampaikan pandangannya terkait kondisi demokrasi nasional. Ia menilai tantangan demokrasi ke depan semakin berat di tengah kuatnya pengaruh kekuasaan dan oligarki dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa.
“Kita menghadapi tantangan besar dalam menjaga demokrasi agar tetap sehat. Karena itu, masyarakat sipil dan berbagai elemen gerakan harus tetap menjaga semangat kebersamaan dan kontrol sosial,” ujarnya.
Rahman menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk terus mengawal keadilan dan demokrasi secara damai serta cerdas.
“Perubahan harus dilakukan dengan cara-cara yang bijak dan penuh kesadaran bersama. Kita membutuhkan gerakan yang mampu menjaga persatuan sekaligus memperjuangkan keadilan,” tegasnya.
Ia juga menilai reformasi 1998 belum sepenuhnya melahirkan sistem yang ideal karena masih adanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan momentum politik demi kepentingan tertentu.
Meski demikian, Rahman tetap berharap pemerintahan mendatang mampu mendengar aspirasi rakyat dan memperkuat demokrasi serta supremasi hukum di Indonesia.
“Kita semua tentu berharap pemimpin nasional ke depan mampu menjaga harapan rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat,” tutup Rahman Saleh.
(Mwys)
