Jakarta, diasporasatu.com — Ekonom dari CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks mulai dari pelemahan Rupiah, tekanan terhadap industri padat karya, hingga ketidakpastian kebijakan pemerintah yang berdampak pada dunia usaha.
Menurut Dipo, berbagai instrumen moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia seperti swap currency, bond stabilization, dan intervensi pasar sejauh ini hanya mampu meredam volatilitas harga. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan tren pelemahan Rupiah secara fundamental.
“Produk-produk ini hanya fokus terhadap volatilitas harga supaya tidak naik turun tajam, tetapi kalau memang trennya melemah ya tetap melemah,” ujar Dipo.
Ia menilai akar persoalan justru berada pada sisi fiskal dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Pelemahan Rupiah, lanjutnya, telah memberikan tekanan besar terhadap sejumlah sektor industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor dan komponen berbasis minyak.
Berdasarkan survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sekitar 67 persen perusahaan disebut tidak berencana melakukan ekspansi dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan angka pengangguran.
Sektor yang paling terdampak antara lain industri plastik, tekstil, otomotif, elektronik, dan industri lain dengan bahan baku impor tinggi.
Dipo mengkritik pemerintah yang dinilai belum maksimal menyelamatkan industri-industri strategis tersebut. Ia mencontohkan pentingnya investasi pemerintah pada industri nafta, bahan turunan minyak yang menjadi kebutuhan utama industri tekstil dan plastik.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan industri baja nasional seperti Krakatau Steel sebagai “mother industry” yang memiliki banyak turunan industri lainnya.
“Kita bicara hilirisasi, tetapi fokusnya masih banyak di minerba, belum serius ke industri padat karya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dipo juga menyinggung persoalan struktural ekonomi Indonesia. Meski pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tercatat meningkat dan konsumsi rumah tangga tumbuh sekitar 5 persen, ia menilai pertumbuhan tersebut belum dinikmati secara merata.
Menurutnya, kenaikan konsumsi lebih banyak terjadi pada kelompok masyarakat menengah atas dan atas, sementara kelas menengah masih tertekan dan jumlah masyarakat miskin masih tinggi.
Mengacu pada data Susenas, Dipo menyebut sekitar 194 juta orang hidup dengan pengeluaran di bawah Rp50 ribu per hari.
“Masalah struktural seperti kelas menengah yang tertekan dan banyaknya orang miskin masih menjadi persoalan serius,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah harus fokus menjaga daya beli masyarakat di tengah mulai naiknya harga-harga kebutuhan pokok di lapangan.
Dipo juga menilai dunia usaha saat ini menghadapi ketidakpastian akibat kebijakan pemerintah yang sering berubah. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada angka ekonomi, tetapi juga pada strategi kebijakan dan penempatan personel yang dinilai tidak sesuai bidangnya.
“Visinya mungkin bagus, tetapi strateginya kadang kurang tepat, ditambah personal-personal yang tidak sesuai bidangnya,” katanya.
Terkait pelemahan Rupiah, Dipo sepakat bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan fundamental ekonomi nasional. Ia menyoroti fakta bahwa Rupiah tidak hanya melemah terhadap Dolar AS, tetapi juga terhadap Dolar Singapura, Ringgit Malaysia, dan Baht Thailand.
“Artinya memang ada masalah fundamental di ekonomi kita,” ucapnya.
Ia menyebut Indonesia saat ini menghadapi “tiga badai ekonomi”, yakni pelemahan Rupiah, imported inflation, dan persoalan fiskal. Menurutnya, tidak ada solusi cepat untuk mengatasi persoalan tersebut dan keberhasilannya sangat bergantung pada langkah pemerintah.
Dipo juga mengkritik kebijakan ekspor terbaru pemerintah yang dianggap belum matang dan menimbulkan ketidakpastian usaha. Ia menyoroti adanya pengecualian terhadap Amerika Serikat dalam pembatasan ekspor yang dinilai berpotensi berbahaya di tengah situasi geopolitik global.
Selain itu, ia menanggapi sejumlah pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi ekonomi dan Rupiah. Menurutnya, strategi komunikasi pemerintah yang cenderung menenangkan situasi dengan narasi “aman-aman saja” justru dapat memunculkan keraguan di masyarakat.
“Kalau semua dibilang aman, tetapi realita di lapangan berbeda, masyarakat malah jadi bertanya-tanya,” katanya.
Dipo menjelaskan, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama juga didorong oleh belanja pemerintah yang meningkat, terutama untuk program MBG dan THR, serta investasi bangunan fisik atau PMTB. Namun, ia mengingatkan adanya faktor musiman akibat perbedaan waktu Lebaran tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan utama tetap berada pada struktur ekonomi nasional yang belum kuat dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
(Widia)
