JAKARTA, Diasporasatu.com — Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) mendorong program Coffee Morning Diskusi Hukum Publik menjadi salah satu program prioritas di seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di Indonesia.
Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta menjaga transparansi dan integritas lembaga peradilan.
Menurut Syamsul, Coffee Morning Diskusi Hukum Publik tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi formal, tetapi juga ruang dialog yang interaktif dan konstruktif antara pimpinan pengadilan, bagian hubungan masyarakat (Humas), jurnalis, serta publik.
“Coffee Morning Diskusi Hukum Publik hadir sebagai jembatan komunikasi yang fleksibel, tetapi tetap berbobot. Melalui ruang ini, kita ingin mengurangi sekat-sekat komunikasi dan informasi tanpa mengabaikan kode etik serta regulasi hukum yang berlaku,” ujar Syamsul dalam keterangan tertulisnya.
Ia menilai komunikasi yang terbuka dan terarah antara lembaga peradilan dan media penting untuk memastikan informasi mengenai kebijakan, pelayanan, serta perkembangan hukum dapat dipahami masyarakat secara tepat.
Empat Alasan Coffee Morning Menjadi Program Prioritas
FORSIMEMA-RI menilai terdapat sejumlah alasan yang menjadikan Coffee Morning Diskusi Hukum Publik penting untuk diterapkan secara rutin di lingkungan peradilan.
Pertama, memperkuat sinergi antara Humas pengadilan dan media. Forum diskusi berkala diharapkan memberikan ruang bagi jurnalis untuk memperoleh informasi dan pemahaman kontekstual mengenai kebijakan, dinamika peradilan, serta program modernisasi layanan pengadilan.
Kedua, meningkatkan edukasi dan literasi hukum masyarakat. Sejumlah persoalan dan putusan hukum memiliki aspek kompleks yang membutuhkan penjelasan memadai. Melalui diskusi terbuka, isu-isu hukum terkini dapat dibahas secara proporsional sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih edukatif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ketiga, mendorong transparansi dan menjaga integritas peradilan. Dialog yang inklusif dapat menjadi ruang penyampaian masukan dan evaluasi secara konstruktif. Keterbukaan informasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas lembaga peradilan.
Keempat, menyamakan pemahaman mengenai regulasi dan keterbukaan informasi di daerah. Menurut FORSIMEMA-RI, penguatan komunikasi tidak cukup dilakukan di tingkat pusat, tetapi perlu menjangkau seluruh satuan kerja pengadilan di berbagai daerah.
Karena itu, program tersebut didorong untuk dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia.
FORSIMEMA-RI Siap Dukung Pelaksanaan Program
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, FORSIMEMA-RI mengajak pimpinan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding membuka ruang kolaborasi melalui kegiatan diskusi hukum publik yang diselenggarakan secara rutin dan berkala.
FORSIMEMA-RI menyatakan siap menjadi mitra dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program agar berjalan produktif serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas komunikasi publik, penegakan hukum, dan literasi masyarakat.
Syamsul berharap Coffee Morning Diskusi Hukum Publik dapat menjadi program berkelanjutan di setiap satuan kerja peradilan, dengan tetap memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik, independensi hakim, serta batasan informasi perkara yang dilindungi oleh hukum.
“Kami berharap program Coffee Morning Diskusi Hukum Publik ini dapat melembaga di setiap satuan kerja peradilan, sehingga terbangun ekosistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan bermartabat,” tutup Syamsul.
Penulis: Syamsul Bahri
Ketua Umum FORSIMEMA-RI
(Red: Widya)
