Diasporasatu.com-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Pieter Erari mengatakan, pihaknya mulai melakukan program efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Dengan demikian, pihaknya telah melaksanakan pertemuan para Senin, 3 Maret 2025, Pukul 10.00 WIT, dengan tim anggaran dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pertemuan tersebut, Piter bilang, ia bersama tim anggaran telah memberikan arahan agar setiap kepala OPD dapat melaksanakan amanat Inpres dan Kemendagri.
Hal tersebut karena berlaku di seluruh pemerintahan, baik dari tingkat kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga kami mengarahkan OPD, untuk dapat mengikuti dan mempedomani petunjuk yang ada, agar segera melakukan penyesuaian, dengan membuat rencana kerja anggaran daripada masing-masing OPD, agar itu dapat diverifikasi oleh Bappeda, dan dapat dilakukan Perkada untuk penyesuaian yang berkaitan dengan Inpres.
Menurut dia, efisiensi anggaran yang terjadi tidak mempengaruhi kesejahteraan ASN Pemkab Nabire, karena ada beberapa kegiatan yang sudah terpotong secara langsung dari pusat.
Selain itu, ada juga yang diminta untuk dilakukan penyesuaian, agar efisiensi dapat mendukung program nasional di tahun ini dan seterusnya.
“Sehingga penyesuaian ini betul-betul dijalankan, karena memang ada dampaknya daripada penyesuaian-penyesuaian daripada efisiensi ini terkait pendapatan asli daerah, seperti DAK fisik untuk PU dan beberapa OPD yang terpotong, maka langsung terputus, serta diambil alih oleh Kementerian Keuangan, maka ini mempengaruhi, sebab salah satu potensi pajak galian C yang terbesar, dan cukup memberi kontribusi dalam penerimaan PAD,”ujarnay,dikutip dari tibun papua .com.
Meskipun Piter memastikan, mengenai efisiensi anggaran, Pemkab Nabire tidak hanya sampai disini, karena ada beberapa alternatif yang akan dilakukan pemerintah daerah, salah satunya adalah, maksimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Kepala BPKD Kabupaten Nabire, William M. Sembor menjelaskan, total anggaran yang terpangkas akibat efisiensi sebesar Rp. 128.025.436.00.
“Nominal ini terdiri dari, Dana Alokasi Umum (DAU) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp. 50.351.405.00, lalu untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan, Rp. 53.448.860, sementara DAK irigasi, 7 Miliar, DAK pangan akuatik Rp. 10.367.000.00,” jelas William.
Kemudian, Dana Otonomi Khusus (Otsus), baik block grant dan spesifik gren, juga kena efisiensi.
“Untuk blok gren, Rp. 3.318.241.00, dan spesifik grens Rp 3.530.930.000.00,” katanya.
Adapun, untuk belanja perjalanan dinas, kena potongan per OPD, 50 persen, kemudian untuk kegiatan seremonial, studi banding, percetakan, publikasi, dan belanja honor, itu disesuaikan dengan standar regional.
Dijelaskan bahwa dari semua ini akan tindak lanjut atas efisiensi APBD, apakah pemerintah daerah laksanakan atau tidak, karena, dalam surat Kemendagri menegaskan bahwa, seluruh OPD wajib melaksanakan pergeseran RKA sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
Lalu, hasil efisiensi anggaran ini juga akan diawasi langsung oleh Presiden, Menteri Dalam Negeri, serta APH.
“Jadi ini memang sangat serius, dan bukan hanya Kabupaten Nabire saja, tapi untuk seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sementata, Kepala Bidang Anggaran, BPKAD Kabupaten Nabire, Kristian Boby menambahkan juga, mengenai efisiensi anggaran yang akan dijalankan oleh Pemkab Nabire, akan berpedoman pada tiga regulasi pusat.
“Yang jelas, efisiensi ini untuk mendukung program pemerintah pusat, serta harus juga membaca peluang-peluang yang ada, sehingga efisiensi ini juga dapat berjalan sesuai dengan arahan yang ada,” kata dia. (*)
Editor ; Roni.
