Diasporasatu.Com,Jakarta- Sejumlahp pengusaha mengeluhkan sulitnya mengakses layanan online milik pemerintah, khususnya situs Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Gangguan akses dan sistem yang sering mengalami eror menyebabkan banyak kesulitan dalam pendaftaran badan usaha maupun administrasi perpajakan.
Budi Gunawan, seorang pengusaha di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang juga pemilik Gezah Multimedia Indonesia (Gezah.com), mengungkapkan kekecewaannya terhadap layanan digital pemerintah yang tidak optimal. Menurutnya, seringnya situs-situs tersebut mengalami kendala teknis berdampak besar terhadap para pelaku usaha, terutama yang ingin mendaftarkan badan hukum seperti PT Perorangan, PT, CV, serta pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Kami sangat mengandalkan layanan online ini untuk mempercepat proses perizinan usaha dan administrasi pajak. Namun, faktanya, situs AHU dan DJP sering tidak bisa diakses atau mengalami gangguan sistem yang berkepanjangan. Hal ini jelas merugikan kami sebagai pengusaha,” ujar Budi Gunawan.
Selain gangguan teknis, sistem DJP online juga dikeluhkan terlalu rumit dan tidak user-friendly. Banyak pengguna yang merasa kesulitan dalam memahami alur pendaftaran NPWP secara daring, sehingga harus berulang kali mencoba atau mencari bantuan pihak ketiga.
“Kami berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sistem dan infrastruktur teknologi mereka. Jangan sampai sistem yang seharusnya mempermudah malah menjadi penghambat bagi dunia usaha,” tambah Budi.
Masalah ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kesiapan infrastruktur digital pemerintah dalam mendukung ekosistem bisnis di Indonesia. Dengan meningkatnya digitalisasi, pemerintah seharusnya memastikan bahwa layanan daring mereka dapat diandalkan dan mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama pelaku usaha yang sangat bergantung pada administrasi online.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kemenkumham maupun Direktorat Jenderal Pajak terkait keluhan ini. Pengusaha dan masyarakat berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk memperbaiki layanan digital mereka agar lebih stabil dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. (BG)
