Jakarta, 14 April 2026, Diasporasatu.com – Diskusi publik bertajuk “Modernisasi Sistem Air Bersih Jakarta” digelar di Gedung Joang 45, Menteng. Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, BUMD, hingga tokoh masyarakat untuk membahas tantangan dan masa depan penyediaan air bersih di Ibu Kota.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan DPRD DKI Jakarta, PAM Jaya, Jakpro, FKDM Jakarta, serta aktivis dan mahasiswa.
Dalam diskusi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan bahwa air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang tidak tergantikan. Ia menyoroti pengalaman Jakarta selama sekitar 25 tahun berada dalam pengelolaan swasta yang dinilai belum optimal dalam memenuhi target layanan.
“Air adalah kebutuhan fundamental. Pengelolaannya harus berpihak pada kepentingan publik, bukan semata-mata orientasi bisnis,” ujarnya.
Basri juga menekankan pentingnya transformasi PAM Jaya menjadi lembaga yang lebih profesional dan modern, dengan target cakupan layanan air bersih di seluruh wilayah Jakarta pada akhir 2027.
Sementara itu, Direktur Operasional PAM Jaya, Syahrul Hasan, menyampaikan bahwa perusahaannya telah bertransformasi menjadi PT PAM Jaya (Perseroda) sejak 21 Desember 2025, sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017.
Ia menjelaskan, PAM Jaya telah mengambil alih pengelolaan air minum dari pihak swasta, yakni PALYJA dan Aetra, pada 2 Februari 2023. Langkah ini dilakukan setelah sistem swastanisasi selama 25 tahun dinilai belum mencapai target cakupan layanan sebesar 90 persen.
“Cakupan layanan meningkat dari 65 persen menjadi 81,52 persen dalam tiga tahun terakhir. Kami menargetkan 90 persen pada 2027 dan 100 persen pada 2029,” jelasnya.
Namun demikian, Syahrul mengakui masih terdapat sejumlah tantangan besar, antara lain ketergantungan sumber air baku dari luar Jakarta seperti Waduk Jatiluhur, kondisi pipa yang sudah berusia lebih dari satu abad, serta kendala perizinan penggalian infrastruktur.
Selain itu, masih banyak warga yang mengandalkan air tanah, terutama di wilayah selatan dan timur Jakarta. Hal ini berdampak pada penurunan muka tanah yang berisiko bagi lingkungan dan infrastruktur kota.
Untuk mengatasi hal tersebut, PAM Jaya tengah mengembangkan sejumlah instalasi pengolahan air baru di kawasan Buaran, Ciliwung, Condet, Muara Karang, dan Semanan. Upaya pemanfaatan sumber air baru juga dilakukan untuk memperkuat pasokan di Jakarta Barat.
Di sisi lain, modernisasi juga dilakukan melalui penerapan teknologi seperti smart water meter yang telah dipasang di 49.000 rumah dan ditargetkan mencapai 75.000 sambungan. PAM Jaya juga menghadirkan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) berupa chatbot dan sistem pelaporan 24 jam.
Diskusi ini turut menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan di tengah keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akibat pemotongan dana dari pemerintah pusat. BUMD seperti PAM Jaya didorong untuk menggandeng pihak swasta dalam pembiayaan dan peningkatan layanan, dengan tetap menjaga kendali penuh di tangan pemerintah daerah.
DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan BUMD selama tidak mengarah pada swastanisasi dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Melalui modernisasi sistem air bersih, Jakarta diharapkan mampu menghadirkan layanan air minum perpipaan yang merata, sekaligus menekan risiko penurunan tanah dan masalah kesehatan seperti stunting akibat konsumsi air yang tidak layak. (Widi)
