Jakarta, diasporasatu.com – Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang, Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, mengusulkan pembentukan Badan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Republik Indonesia sebagai langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Usulan tersebut disampaikan Prof. Edi saat menerima audiensi panitia Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) 2026 yang dipimpin Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, di Depok, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).
Menurut Prof. Edi, pengentasan kemiskinan di pedesaan merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai program strategis seperti Koperasi Merah Putih (KMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga Sekolah Rakyat dinilai sebagai kebijakan revolusioner yang berpotensi memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masyarakat desa.
“Program-program tersebut dapat mendorong kemajuan petani, nelayan, peternak, pelaku industri rumahan, pedagang pasar rakyat, warung kelontong, pelaku kuliner, pedagang kaki lima, hingga usaha mikro. Dengan demikian masyarakat desa dapat keluar dari jeratan rentenir, praktik ijon, maupun perjudian, sehingga kesejahteraan yang berkeadilan dapat terwujud,” ujar Prof. Edi.
Namun demikian, ia menilai keberhasilan program-program tersebut memerlukan dukungan anggaran yang besar, tata kelola yang baik, transparan, bebas korupsi, serta didukung sistem digital yang terintegrasi. Karena itu, diperlukan satu lembaga khusus yang mampu mengoordinasikan pembangunan ekonomi pedesaan secara menyeluruh.
“Atas dasar itulah saya mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Pembangunan Ekonomi Pedesaan RI sebagai pusat koordinasi, pengelolaan data, dan penguatan tata kelola pembangunan ekonomi desa,” tegasnya.
Tokoh nasional yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wadokai Indonesia itu berharap Munas VI APKLI-P yang akan berlangsung pada 25–27 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta dapat menghasilkan rekomendasi yang fokus pada penyatuan potensi ekonomi dan sumber daya pelaku PKL dan UMKM guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Ia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penguatan peran Danantara, DSI, reformasi perpajakan, reformasi bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang konsisten.
“Dengan berbagai langkah tersebut, penerimaan negara diyakini akan meningkat secara signifikan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Prof. Edi Slamet Irianto menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Munas VI APKLI-P 2026 yang mengusung tema “Cetak Biru Peran Strategis Peningkatan Penerimaan Negara Dongkrak Kemajuan PKL-UMKM Gapai Ekonomi Nasional Tumbuh 8 Persen.”
Menurut Ali Mahsun, berbagai gagasan dan masukan yang disampaikan Prof. Edi sangat relevan dan dibutuhkan oleh pelaku PKL dan UMKM Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini maupun di masa depan.
“Ide dan gagasan beliau sangat cerdas, realistis, dan menjadi masukan penting bagi APKLI-P dalam merumuskan rekomendasi internal maupun eksternal organisasi yang akan dihasilkan dalam Munas VI APKLI-P 2026,” ujarnya.
Audiensi tersebut juga dihadiri sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKLI-P, antara lain Meihadir Ahmad, SH (Wakil Ketua Umum/Ketua Organizing Committee), Ahlan Elfaz (Wakil Ketua Umum/Sekretaris Steering Committee), Dr (Can) Suharto, SS., M.Ikom., MM, Hotman Situmorang, SE., M.Si, serta Ilham Yulianto selaku Wakil Sekretaris Jenderal.
(Widya)
