Bekasi, Diasporasatu.com – Pemerintah menegaskan langkah serius dalam menangani dampak kecelakaan kereta api di Bekasi, dengan fokus pada pendampingan korban serta pembenahan menyeluruh sistem keselamatan perkeretaapian
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir untuk keluarga korban yang ditinggalkan maupun korban yang masih dalam perawatan dan pemulihan trauma. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh hak korban terpenuhi, termasuk dukungan pemulihan mental dan psikis.
“Pendampingan akan terus dilakukan agar para korban bisa pulih dan kembali menjalani aktivitasnya,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan fasilitasi bagi korban agar dapat kembali bekerja dan melanjutkan kehidupan mereka secara normal.
Kecelakaan ini dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai aspek keselamatan transportasi kereta api. Pemerintah bersama pemangku kepentingan akan mempercepat peningkatan infrastruktur, khususnya pada perlintasan sebidang yang berisiko tinggi.
Perlintasan tersebut direncanakan akan diubah menjadi tidak sebidang melalui pembangunan underpass dan flyover. Di samping itu, sistem persinyalan dan palang pintu manual juga akan ditingkatkan melalui modernisasi dan elektrifikasi guna meminimalkan potensi kecelakaan.
Arahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi landasan koordinasi lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Terkait perlintasan Ampera dan Bulak Kapal, penutupan akan dilakukan secara bertahap setelah pembangunan flyover selesai guna menghindari gangguan lalu lintas di jalan nasional.
Pemerintah Kota Bekasi menargetkan pembebasan lahan senilai Rp116 miliar dapat diselesaikan pada akhir Mei. Sementara itu, dukungan anggaran dari pemerintah provinsi sebesar Rp20 miliar masih dalam proses lelang untuk mendukung percepatan proyek.
Sebagai langkah pengamanan sementara, penjagaan di perlintasan akan dilakukan oleh petugas perhubungan bersertifikasi. Sebanyak 16 orang akan segera mengikuti pelatihan khusus guna meningkatkan kualitas pengamanan di lapangan.
Selain itu, pemerintah bersama masyarakat akan terus menggelar doa dan peringatan untuk para korban hingga 40 hari, 100 hari, bahkan 1.000 hari sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi bersama.
“Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus meningkatkan keselamatan dan memperbaiki sistem yang ada,” kata Tri.
Pemerintah berharap berbagai langkah perbaikan ini dapat menciptakan sistem transportasi kereta api yang lebih aman, andal, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat di masa mendatang. (Widi)
